Liputan Kepri - Langkah Tiongkok yang masih meneruskan proyek reklamasi di pulau yang berada di salah satu titik di Laut China Selatan (LCS) memicu ketegangan dengan beberapa negara. Landasan terbang dan fasilitas komunikasi terus dibangun dan diyakini banyak pihak akan dipakai sebagai pangkalan militer. Proyek itu dijalankan beriringan dengan dirilisnya peta yang disebut dengan "sembilan garis putus-putus".
Berdasar peta yang menjadi pangkal sengketa itu, Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah LCS merupakan wilayah mereka. Termasuk wilayah Kepulauan Natuna.
Lalu bagaimana reaksi Indonesia atas klaim Tiongkok? Pemerintah Indonesia masih mengutamakan jalur dialog dalam menyikapi perselisihan klaim wilayah di (LCS) oleh Tiongkok.
Pengoperasian tujuh KRI (kapal perang Republik Indonesia) di perairan Natuna ditegaskan tidak terkait dengan memanasnya situasi di sana.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi menegaskan, hubungan Indonesia dengan Tiongkok masih harmonis sejauh ini. "Ada apa memang di Natuna? Kemarin saya bertemu panglima atau KSAL Tiongkok baik-baik saja," ujarnya di sela-sela HUT Ke-70 Marinir di Lapangan Apel Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta, kemarin (15/11).
Ade menerangkan, pengoperasian tujuh KRI sebatas patroli yang merupakan salah satu rutinitas jajarannya. Karena itu, imbuh dia, hal tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan isu seputar klaim wilayah oleh Tiongkok.
Selain Indonesia, zona ekonomi eksklusif beberapa negara lain juga masuk di peta tersebut. Mereka adalah Filipina, Vietnam, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Khusus Filipina, salah satu negara di ASEAN itu bahkan telah mengadukan Tiongkok ke Mahkamah Internasional.
Sebelumnya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga membantah isu yang menyebutkan bahwa Indonesia masuk dalam pusaran konflik di LCS.
Ryamizard menegaskan, posisi Indonesia di kawasan tersebut justru menjadi mediator. "China (Tiongkok) bilang Laut China terbuka, halaman kita bersama," ungkap Ryamizard di kantornya Jumat lalu (13/11).
Menyikapi ketegangan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hanya menyampaikan harapan agar situasi yang ada tidak sampai mengganggu jalur perdagangan di kawasan itu. "Indonesia menjamin Laut China Selatan sebagai perairan yang bebas untuk perdagangan," ucap JK di Jakarta Sabtu (14/11)
